Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur Barang dan Jasa Pemerintah

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I – Perencanaan
4. Lampiran II – Barang
5. Lampiran III – Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A – Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B – Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V – Jasa Lainnya
9.Lampiran VI – Swakelola

Mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

1	Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
2	Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
3	Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi: Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
4	Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
5	Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut : Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang; Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun; Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.
6	Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

Jadwal Pengadaan Barang & Jasa

No	Nama Pengadaan/Jasa	Tahun Anggaran	Jadwal		File Pengumuman	Keterangan	File Pengumuman Akhir
No	Nama Pengadaan/Jasa	Tahun Anggaran	Pengumuman	MoU (Selesai)	File Pengumuman	Keterangan	File Pengumuman Akhir
1	Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024	2024	11 Desember 2023	27 Desember 2023		Pemenang Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum adalah PBH Peradi Tasikmalaya
2
3

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

NO	KEGIATAN	NOMINAL	PELAKSANA	SUMBER DANA	LAMPIRAN
1	Renovasi Ruang Sidang	Rp. 29.225.000,-	CV. Auliatama	DIPA 01 TA 2023
2	Pengadaan Mobil	Rp. 281.000.000,-	PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK	DIPA 01 TA 2022
3	Pengadaan Printer	Rp. 9.920.000,-	CV. Solusi Arya Prima	DIPA 01 TA 2022
4	Pengadaan PC	Rp. 40.500.000,-	CV. Solusi Arya Prima	DIPA 01 TA 2022
5	Pengadaan Disabilitas	Rp. 29.942.250,-	CV. Java Persada	DIPA 01 TA 2022
6	Pengadaan Mesin Antrian	Rp. 27.000.000,-	CV. Cahaya Tunggal	DIPA 01 TA 2021
7	Pengadaan Perangkat PC	Rp. 37.500.000,-	CV. Solusi Arya Prima	DIPA 01 TA 2021