Tugas Dan Fungsi

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terdiri dari :

1PerkawinanIzin nikahHadhanahWali adhalCerai talakItsbat nikahCerai gugatIzin poligamiHak bekas istriHarta bersamaAsal-usul anakDispensasi nikahPembatalan nikahPenguasaan anakPengesahan anakPencegahan nikahNafkah anak oleh ibuGanti rugi terhadap waliPenolakan kawin campurPencabutan kekuasaan waliPencabutan kekuasaan orang tuaPenunjukan orang lain sebagai wali
2Ekonomi Syari’ahBank syari’ahBisnis syari’ahAsuransi syari’ahSekuritas syari’ahPegadaian syari’ahReasuransi syari’ahReksadana syari’ahPembiayaan syari’ahLembaga keuangan mikro syari’ahDana pensiun lembaga keuangan syari’ahObligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
3WarisGugat WarisPenetapan Ahli Waris
 4 Infaq
 5 Hibah
 6 Wakaf
 7 Wasiat
 8 Zakat
 9 Shadaqah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

 1Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006);
 2Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;    (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
 3Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
 4Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Umum dan Keuangan);
 5Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.