Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

No.Judul DokumenPenerbitPenanggung jawab
1.Standar Internasional ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu- PersyaratanCognoscenti Consulting GroupTop Manajemen
2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan MaduraSekretaris NegaraKepaniteraan
3.Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok AgrariaSekretaris NegaraKepaniteraan
4.Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar PerusahaanSekretaris NegaraKepaniteraan
5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah AgungSekretaris NegaraKepaniteraan
6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan AgamaSekretaris NegaraKepaniteraan
7.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankanSekretaris NegaraKepaniteraan
8.Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- benda Yang Berkaitan Dengan TanahSekretaris NegaraKepaniteraan
9.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan FidusiaSekretaris NegaraKepaniteraan
10.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang AdvokatSekretaris NegaraKepaniteraan
11.Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan NotarisSekretaris NegaraKepaniteraan
12.Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi GudangSekretaris NegaraKepaniteraan
13.Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasSekretaris NegaraKepaniteraan
14.Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSekretaris NegaraKepaniteraan
15.Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah NegaraSekretaris NegaraKepaniteraan
16.Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah AgungSekretaris NegaraKepaniteraan
17.Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanSekretaris NegaraKepaniteraan
18.Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan AgamaSekretaris Negara  Kepaniteraan
19.Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem GudangSekretaris NegaraKepaniteraan
20.Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan ZakatSekretaris NegaraKepaniteraan
21.Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan AnakSekretaris NegaraKepaniteraan
22.Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan HukumSekretaris NegaraKepaniteraan
23.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakSekretaris Negara  Kepaniteraan
24.Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan MaduraSekretaris NegaraKepaniteraan
25.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum IslamSekretaris NegaraKepaniteraan
26.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang PerkawinanSekretaris NegaraKepaniteraan
27.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SipilSekretaris Negara  Kepaniteraan
28.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas TanahSekretaris NegaraKepaniteraan
29.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas TanahSekretaris NegaraKepaniteraan
30.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahSekretaris NegaraKepaniteraan
31.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Materai dan Besar atas Pengenaan Harga Nominal Yang di Kenakan Bea Meterai ditetapkan di Jakarta tanggal 20 April 2000Sekretaris Negara  Kepaniteraan
32.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaraan Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan FidusiaSekretaris NegaraKepaniteraan
33.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan AnakSekretaris NegaraKepaniteraan
34.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya  Sekretaris Negara  Kepaniteraan
35.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ditetapka di Jakarta tanggal 30 Desember 2008  Sekretaris Negara  Kepaniteraan
36.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi PublikSekretaris NegaraKepaniteraan
37.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSekretaris NegaraKepaniteraan
38.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan HukumSekretaris NegaraKepaniteraan
39.Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Sekretaris NegaraKepaniteraan
40.Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan NikahMenteri Agama RIKepaniteraan
41.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai PublikMenteri Keuangan RIKepaniteraan
42.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan AnakMenteri Sosial RIKepaniteraan
43.Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  Kapolri  Kepaniteraan
44.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  MENPAN  Kepaniteraan
45.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahMenteri Keuangan RIKepaniteraan
46.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PublikSekretaris NegaraKepaniteraan
47.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara PenerimaanMenteri Keuangan RIKepaniteraan
48.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang  Menteri Keuangan RI  Kepaniteraan
49.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Satuan KerjaMenteri Keuangan RIKepaniteraan
50.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangMenteri Keuangan RIKepaniteraan
51.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 dan Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya  Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
52.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
53.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Mahkamah Agung RIKepaniteraan
54.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.Mahkamah Agung RIKepaniteraan
55.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.Mahkamah Agung RIKepaniteraan
56.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaMahkamah Agung RIKepaniteraan
57.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan PeradilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
58.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengadilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
59.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Untuk Kepentingan UmumMahkamah Agung RI  Kepaniteraan
60.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi SyariahMahkamah Agung RIKepaniteraan
61.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di BawahnyaMahkamah Agung RI  Kepaniteraan
62.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi SyariahMahkamah Agung RIKepaniteraan
63.Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Berhadapan Dengan HukumMahkamah Agung RIKepaniteraan
64.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
65.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 97/KMA/SK/X/2006 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ahMahkamah Agung RIKepaniteraan
66.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 115/KMA/SK/VII/2007 tentang Sistem Penomoran Berkas Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung RIKepaniteraan
67.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di PengadilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
68.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga PeradilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
69.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi PengadilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
70.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan AgamaMahkamah Agung RIKepaniteraan
71.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan PeradilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
72.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 97/KMA/SK/X/2012 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ahMahkamah Agung RIKepaniteraan
73.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung RIKepaniteraan
74.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 096/KMA/SK/X/2016 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas PengawasanMahkamah Agung RI  Kepaniteraan
75.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di PengadilanMahkamah Agung RIKepaniteraan
76.Pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan)Mahkamah Agung RIKepaniteraan
77.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1962 tentang Pelaksanaan Sita Atas Barang-barang yang Tidak Bergerak Nomor: 690/K/651/M/1962 ditetapkan di Jakarta tanggal 25 April 1962  Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
78.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1973 Perkara Kasasi Perdatan Nomor : M.A/Pemb./600/73 ditetapka di Jakarta tanggal 23 Mei 1973Mahkamah Agung RIKepaniteraan
79.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan Conservatoir Beslag) Nomor M.A/Pemb./1021/1/75 ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Desember 1975Mahkamah Agung RIKepaniteraan
  80.Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 1990.  Badan Administrasi Kepegawaian  Kepaniteraan
81.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat Nomor MA/KUMDIL/01/III/K/2007 di Jakarta 29 Maret 2007Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
82.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/VI/2008Mahkamah Agung RIKepaniteraan
83.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2008 tentang Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-bank di Bank Indonesia Nomor :08/Bua.6/Hs/SP/IX/2008 ditetapkan di Jakarta tanggal 25 September 2008Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
84.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nomor : 09/Bua.6/Hs/SP/X/2008 ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2008Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
85.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi permohonan Pengangkatan anak dengan Akta Kelahiran Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/II/2009 ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2009Mahkamah Agung RIKepaniteraan
86.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2009 tentang Penundaan Eksekusi terhadap Putusan Yang BHT Dalam Rangka Menghadapi Pemilu tahun 2009 Nomor: 03/Bua.6/Hs/SP/III/2009 ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2009Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
87.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/II/2010 ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Februari 2010Mahkamah Agung RIKepaniteraan
88.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2010 ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Maret 2010Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
89.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor: 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010 ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Agustus 2010Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
90.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan P.K Nomor: 15/BUA.6/HS/SP/XII/2010Mahkamah Agung RIKepaniteraan
  91.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan P.K Nomor: 01/Bua.6/Hs/SP/I/2017 ditetapkan di Jakarta 29 Januari 2014Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
92.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Pengadilan Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2014Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
93.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan & Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Nomor: 03/Bua.6/Hs/SP/III/2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2014Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
94.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Nomor: 164/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 ditetapka di Jakarta 30 Desember 2014Mahkamah Agung RI  Kepaniteraan
  95.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perma No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara & Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung & Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Nomor: 01/Bua.6/Hs/SP/III/2016 ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2016    Mahkamah Agung RI    Kepaniteraan
96.Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan AgamaDirjen BadilagKepaniteraan
97.Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat No. 052/KMA/V/2009 ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 Mei 2009Mahkamah Agung RIKepaniteraan
98.Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pelaporan Perkara, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo Nomor 0335/DJA/HM.00/II/2013 ditetapkan tanggal 25 Pebruari 2013  Dirjen Badilag  Kepaniteraan