. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pengumuman
- Sisa Panjar Biaya Perkara 19 Mei 2021
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020
- SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
- Perbaikan data E-Rekon LK DIPA 04
- Tugas Perbantuan Hakim
- Perubahan Usul Penilaian Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 7 Februari 2020
- Pelaksanaan Eksaminasi Hakim Peradilan Agama secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Eksaminasi Tahun 2020
Berita Terbaru
- Mendorong Semangat Kreativitas yang Inovatif dalam Penyampaian Informasi
- Sekretaris dan Kasubag PTIP Mengikuti Pendambingan RKA-KL Pagu Indikatif 2022
- Monitoring dan Evaulasi Belanja Modal 4 Wilayah Melalui Zoom Meeting
- Mengingatkan Kembali Nilai Utama MARI di Apel Pagi 7 Juni 2021
- Pembina Upacara Mengingatkan Untuk Bersiap Dalam Triwulan Ke-2
Seputar Badilag
- Majalah Peradilan Agama Edisi 19: Membangun Birokrasi Peradilan Berkelas Dunia
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Membuka Kegiatan Penyusunan Kalender Hijriah 1443 H Dan Buku Ephemeris Tahun 2022
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Hadiri Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Secara Elektronik di Wilayah PTA Medan
- Dirjen Badilag Lakukan Kunjungan di Pengadilan Agama Tiga Raksa
- Dirjen Badilag Hadiri Purnabakti Waka PTA DKI Jakarta
- Hukum, Hakim dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh | Oleh: Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. (14/6)
- Prospek Fatwa Mui Terhadap Hukum Positiv Di Negara Pancasila | (7/6)
- Meneguhkan Kekuatan Salinan Putusan Elektronik Sebagai Dokumen Yang Sah | Oleh : Dr. Siddiki, M.H. (25/5)
- Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan | Oleh : Syamsul Bahri, S.H.I (25/5)
- RESENSI BUKU "Inovasi dan Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama | Oleh : Afif Zakiyudin dan Ihza Maulina (25/5)
- Pintu Mudik Terhambat Di Saat Pintu Langit Terbuka Lebar | Oleh. H. Zahri, S.H, M.HI (25/5)
- Khutbah Idul Fitri 2021.M / 1442.H : Idul Fitri Dalam Kondisi Pandemik Covid-19 | Oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. | (7/5)
- Tentang Kehidupan dan Kematian | Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy, M.H. (15/4)
- Isra’ Mi’raj : Perjalanan Menuju “Yang Tak Terbatas”. | (23/3)
- Menuai Hikmah Isra’ Mi’raj Rosulullah SAW pada Masa Pancemic | Oleh : Siswanto S.H.I., M.H. (23/3)
- Dahsyatnya Kekuatan Berpasrah Diri Kepada Allah Setelah berusaha | Oleh : Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H | (28/9)
- Rasa Malu Menggambarkan Kwalitas Keimanan Seorang Muslim | Oleh : Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H | (14/9)
- Nasib Seseorang Tergantung Cara Pola Fikir | Oleh : Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H | (8/9)
- Kerja Keras dan Pantang Menyerah Melebihi Bakat Seseorang | Oleh : Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H | (4/9)
- Tawadhu’ Membuat Hidup Tenang | Oleh : Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H | (3/7)
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia;
Cara Mendapatkan Layanan PRODEO / GRATIS
Prosedur Berperkara Secara PRODEO / GRATIS
Langkah 1
Datang ke Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara Prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya. Surat Permohonan dapat dibuat sendiri.
Bagaimana Prosedur Mediasi?
Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi
terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
PELAYANAN PRIMA, PUTUSAN BERKUALITAS