Diposting pada
ZONA INTEGRITAS
Area I
Manajemen Perubahan
Area II
Penataan Tatalaksana
ZONA INTEGRITAS
Area III
Penataan SDM
Area IV
Penguatan Akuntabilitas
ZONA INTEGRITAS
Area V
Pengawasan
Area VI
Penguatan Pelayanan Publik
ZONA INTEGRITAS
Hasil
SKM, IPK & Tindak Lanjut
Buku Saku
Zona Integritas
previous arrow
next arrow
Slider

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seputar Badilag


Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruang sidang berdasarkan Prosedur dan Tata Tertib Persidangan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia;

Selengkapnya

Cara Mendapatkan Layanan PRODEO / GRATIS

Prosedur Berperkara Secara PRODEO / GRATIS Langkah 1 Datang ke Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara Prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya. Surat Permohonan dapat dibuat sendiri.

Selengkapnya

Bagaimana Prosedur Mediasi?

Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Selengkapnya

PELAYANAN PRIMA, PUTUSAN BERKUALITAS