KOTA TASIKMALAYA – Pengadilan Agama (PA) Kota Tasikmalaya mengambil langkah proaktif dalam mempersiapkan rancangan anggaran untuk tahun 2027. Bertempat di Ruang Media Center, segenap unsur pimpinan menggelar rapat strategis bersama Panitera, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (Kasubbag PTIP) pada hari ini.
Agenda utama rapat tersebut adalah untuk membahas strategi dan memetakan kebutuhan dalam rangka penyusunan baseline anggaran tahun 2027. Rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan visi pimpinan dengan kebutuhan teknis dan administratif di lapangan.
Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan mendalam mengenai rencana kegiatan serta identifikasi kebutuhan prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Seluruh rencana dan kebutuhan ini diproyeksikan untuk dibiayai melalui DIPA 04, yang merupakan mata anggaran dari Badan Peradilan Agama (Badilag).
Sekretaris PA Kota Tasikmalaya, yang memandu jalannya diskusi anggaran, menekankan pentingnya perencanaan yang matang. “Setiap usulan harus didasarkan pada data dan kebutuhan riil untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baseline yang kita susun hari ini akan menjadi fondasi bagi kinerja kita di tahun 2027,” ujarnya.
Kehadiran unsur pimpinan, Panitera, Sekretaris, dan Kasubbag PTIP memastikan bahwa seluruh aspek, baik dari sisi kepaniteraan (teknis yudisial) maupun kesekretariatan (pendukung), terakomodasi dengan baik.
Adapun hasil dari rapat ini tidak hanya berhenti di tingkat satuan kerja. Rumusan rencana kegiatan dan kebutuhan yang telah disepakati akan menjadi usulan dasar yang komprehensif. Usulan ini selanjutnya akan diajukan dalam penyusunan anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi – BUA) dan DIPA 04 (Badan Peradilan Agama – Badilag) untuk Mahkamah Agung RI.
Dengan perencanaan yang lebih awal dan strategis, PA Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran di tahun 2027 dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, demi terwujudnya pelayanan peradilan yang prima bagi publik.
