Selain adanya pergantian jabatan Ketua di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dari Ketua lama H.Mahrus, S.H.,M.H., ke Ketua baru Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,M.Ag., juga terdapat perganitan jabatan Wakil Ketua, Panitera dan juga Panmud Permohonan. Jika sebelumnya Ketua di lantik langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk ketiga jabatan tersebut dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis (31/10) ini berbarengan dengan pelantikan Hakim yang baru dipromosikan dari kelas II ke kelas IB.
Kegiatan Pelantikan tersebut dilaksanakan di ruang Sidang utama dimulai sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB dengan penuh khidmat. Wakil Ketua yang baru saha dilantik yakni Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H., yang menggantikan Warhan Latief, S.Ag.,M.H. yang dimutasi pindah ke Pengadilan Agama Ngamprah kelas IB, kemudian Panitera yang dilantik adalah Muhammad Fathurahman, S.H.,M.H yang menggantikan Pipih Parida, S.Ag. yang di promosikan menjadi Panitera di Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA kemudian Panitera Muda Permohonan Rahayu Selamet Kadarinah, S.H., yang menggantikan Tati Suprapti, S.H., yang dipromosikan menjadi Panitera Pengganti PTA Bandung.
Sedangkan untuk Hakim yang dilantik berbarengan dengan pelantikan tiga pejabat diatas yakni Hakim Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., yang sebelumnya merupakan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kelas dua di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam kata-kata pelantikanya Ketua menyampaikan bahwa ia percaya keapada pejabat yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan baik “Saya percaya bahwa sudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan” ucap Ketua Endang membacakan kata-kata pelantikan yang didengarkan dengan seksama oleh pejabat yang dilantik seraya mendoakan kebaikan untuk semuanya.
Selain pengambilan sumpah jabatan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang didalamnya tertuang janji untuk tidak melakukan praktek korupsi dalam bentuk apapun, serta berjanji untuk menjaga citra dan kredibilitas satuan kerja dan juga Mahkamah Agung.
